Perpustakaan

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional


Pengunjung 164
Seluruhnya 29.650
Online 3


Arsip








Telusuri skripsi online


Pengaruh Pemindahan Hak Atas Tanah Pertanian yang Berdasarkan Pembagian Warisan terhadap Penetapan Batas Minimum Pemilikkan Tanah Pertanian di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali

Skripsi PerpustakaanOleh Sudina | Nim.871/HT | Tebal 83 halaman   dilihat 15

     isi belum dimuat




Baru dilihat
• Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Boti di Kecamatan Kie Kabupaten Timur Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur
• Studi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
• Manajemen Pengadaan dan Pemeliharaan Tugu Titik Dasar TehnikPengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
• Peranan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Dalam Menunjang Pembangunan di Kabupaten Dati II Pekalongan
• Studi Perubahan Penggunaan Tanah dan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah
• Perubahan Hak Guna Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
• Studi Tentang Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara
• Perbandingan Nilai Jual Obyek Pajak Tanah Terhadap Harga Tanah di Kecamatan epok Kabupaten Sleman
• Halaman Pengesahan Faktor-Faktor Penghambat Dalam Upaya Persertipikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Sleman Provinsi Derah Istimewa Yogyakarta
• Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah
• Pengaruh Perkembangan Penduduk Terhadap Pola Penggunaan Tanah Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
• Pelaksanaan Pengukuran Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pembuatan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar
• Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY
• Peranan Transmigrasi Dalam Peningkatan Produksi Pangan di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara
• Dampak Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Terhadap Kehilangan Produksi Pertanian dan Ketersediaan Pangan pada Daerah Kota dan Pinggiran Kota di Kabupaten Bantul
• Evaluasi Peranan Spopp Untuk Meningkatkan Pelayanan Pensertipikatan Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
• Peranan Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Fasilitas KPR-BTN Dalam Meningkatkan Pendapatan Pemerintah Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Propinsi Jawa Barat
• Peranan Landreform Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Petani di Kabupaten Daerah Tk II Karawang Propinsi Tk I Jawa Barat
• Peranan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Dalam Menunjang Pendapatan Daerah Di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat
• Peranan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Kotamadya Malang Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
• Peranan Pembebasan Tanah Dalam Upaya Memenuhi Kebutuhan perum Perumnas di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kotamadya Bandung
• Peranan Pelaksnaan Pendaftaran Tanah Untuk Mencapai Kepastian Hukum Terhadap Hak-Hak Atsa Tanah di Kabupaten Dati II Karanganyar
• Peranan Panitiya Pemeriksaan Tanah Dalam Menunjang Tertib Hukum Pertanahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangrang
• Peranan Keluarga Berencana Terhadap Luas Pemilikkan Tanah Ditinjau Dari Segi Tingkat Pendidikan di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali
• Peranan Azas KontradikturDelimitasi Terhdap Kepastian Hukum Obyek Hak Atas tanah di Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta
• Peran Serta Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Yang Memiliki Tanah Pertanian Dibawah Batas Luas Minimum di Kecamatan Cidahu Kabupaten Dati II Kuningan Propinsi Jawa Barat
• Studi Tentang Perubahan Penggunaan Tanah Partanian ke Non Pertanian Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman
• Peran Hypotheek Dan Crediet Verband Dalam Lalu Lintas Perkreditan di kabupaten Banjarnegara
• Penyusunan Aplikasi Komputer Untuk Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah
• Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Terhadap Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah
• Peranan Prona Bagi Terwujudnya PelaksanaanPendaftaran Tanah Di Kabupaten Sidoarjo
• Studi Pelaksanaan Konsulidasi Tanah Perkotaan di Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Mendukung Terwujudnya Catur Tertib Pertanahan
• Efektivitas Pelaksanaan Pemberian Ijin Lokasi oleh Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
• Peranan Perwakafan Tanah Milik ( PP 28 Tahun 1977 ) Dalam Menunjang Pembangunan Ke Agrariaan Di Kabupaten Dati II Banyuwangi Provinsi Tingkat I Jawa Timur
• Peranan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Dalam Menunjang Terwujudnya Catur Tertib Pertanahan Khususnya Dalam Hukum Waris Adat Di Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
• Studi Mengenai Penguasaan dan Pemilikkan Tanah-Tanah Bekas Aliran Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Grogol KAbupaten Daerah Tk.II Sukoha rjo
• Peranan Pemberian Sertipikat Hak MIlik Atas Tanah Dalam Meningkatkan Tertib Hukum Dan Administrasi Pertanahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
• Pengaruh Proyek Operasi Nasioanal Pertanahan Terhadap Minat Masyarakat Sekitarnya Dalam Pensertipikatan Tanah di Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul
• Pengaruh Perkembangan Kota Terhadap Pwerbahan Pengusaan Pemilikan Tanah di Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Rungkut Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur
• Pengaruh Pendidikan Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Tugas Pendaftaran Tanah Di Kantor Agraria Kabupaten Banyuwangi
• Studi Mengenai Penguasaan Tanah PT Kereta Api (Persero) di Kecamatan Demak dan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Prpinsi Jawa Tengah
• Studi Komparatif antara cara Manual dengan Komputerisasi Kantor Pertanahan Guna Menunjang Percepatan Pelayanan Sertipikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang
• Pengaruh Perkembangan Industri Terhadap Persediaan Tanah Sawah dan Produksi Padi untuk MEncapai Swasembada Pangan di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah
• Studi Komparatif Tentang Penerapan Sistem Informasi Pertanahan Dengan Cara Manual Dan Local Area Network di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
• Studi Komparasi Minat Pensertipikatan Tanah di Laboratorium Desa dan Bukan Laboratorium Desa di Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul
• Peranan Kantor Pertanahan Terhadap Pendapatan Daerah Kota Gorontalo Propinsi Sulawesi Utara
• Pengaruh Pembangunan Jalan Terhadap Peningkatan Harga Tanah Dan Pendapatan Penduduk di Desa Suci Kecamatan Karang Pawitan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
• Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja PPAT Dalam Menunjang Proses Pendaftaran Tanah di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah
• Studi Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Di Kabupaten Wonogiri Tahun1994-1998
• Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Perubahan Luas Tanah Pertanian Dalam Hubungannya Dengan Produksi Pangan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun
• Peranan Camat Selaku Kepala Wilayah Dalam Menunjang Tertib Hukum Pertanahan di Kecamatan Kuningan Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan Propinsi Dati I Jawa Barat
• Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menunjang Tugas Pendaftaran Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka
• Studi Kasus-Kasus Pertanahan Di Kotamadya Surabaya
• Pengaruh Pendidikan Terhadap Penyertifikatan Tanah Hak Milik di Kotamadya Cirebon Jawa Barat
• Studi Aparat Pertanahan Dalam Melaksanakan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor6 Tahun 1994 di Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Kerawang
• Studi Harga Tanah di Kecamatan Pontianak Selatan Kotamadya Pontianak Propinsi Kalimantan Barat
• Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Untuk Ibukota Kabupaten Lombok Barat Tehadap Pendapatan Petani Dan Pola Pemukiman di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
• Peranan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menunjang Tugas Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
• Studi Pelaksanaan Manajemen Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
• Studi Akses Tanah Sebagai Indikator Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan di Desa Karangtanjung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen
• Studi Sertifikasi Tanah Desa Tertinggal di Kecamatan Bulu Kabupaten dati II Rembang
• Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
• Sistem Pengelolaan Arsip Hasil Pensertipikatan Hak Atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Palembang Prpinsi Suimatera Selatan
• Peranan Pemerintahan Nagari Dalam Menunjang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kecamatan X Koto Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat
• Sistem Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
• Sistem Manajemen Pertanahan Dalam Menunjang Pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Jayapura Provinsi Irian Jaya
• Pelaksanaan Pembebasan Tanah Dalam Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Pisik di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Jawa Timur
• Pelaksanaan Pengukuran Desa Demi Desa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di KAbupaten Daerah Tk II Sumedang Propinsi Jawa Barat
• Pelaksanaan Pembebasan Tanah Dalam Menunjang Pembangunan Perumahan Dengan Fasilitas KPR-BTN di Desa Jogonegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Propinsi Jawa Barat
• Pelaksanaan Penegasan Konversi Khusus Bekas Tanah Milik Adat di Kabupaten Dati II Bogor
• Pelaksanaan Penegasan Konversi Bekas Hak Milik Adat Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sebagai Usaha Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum di Kabupaten Dati II Banjarnegara
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sebagai Suatu Upaya Untuk Mencapai Kepastian Hukum Atas Tanah di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Menuju Tertib Hukum Pertanahan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Provinsi Jawa Barat
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Kaitannya Dengan Tertib Hukum Pertanahan Di Kabupaten Tegal
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hubungannya Dengan Tertib Hukum Pertanahan di Kantor Agraria Kabupaten Malang
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Salah Satu Sumber Informasi Pertanahan di Daerah Tk II Kabupaten Bandung
• Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Dalam Upaya Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Provinsi Jawa Barat
• Pelaksanaan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah di Dalam Meningkatkan Teib Hukum Pertanahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Provinsi Jawa Timur
• Pelaksanaan Pemberian Sertipikat Hak Milik Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Dibidang Pertanahan di kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah
• Pelaksanaan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Hubungannya Dengan Catur Tertib Pertanahan Di Kotamadya Surabaya Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
• Pelaksanaan Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Menunjang Tertib Hukum Pertanahan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi
• Pelaksanaan Pemberian Hak Milik Dalam Menunjang Tertib Hukum Pertanahan di Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah
• Pelaksanaan Pemberian Hak Milik Atas tanah dalam Menambah Pendapatan Daerah di KabupatenDaerah Tingkat II Demak Provinsi Jawa Tengah
• Pelaksanaan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Dalam Menunjang Tertib Hukum dan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Dati II Rembang Jawa Tengah
• Pelaksanaan Pembebsan Tanah Dalam Menunjang Pembangunan Perumahan Dengan fasilitas Kridit Pemilihan Rumah Melalui Bank Tabungan Negara di Desa tawangsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah
• Pembebasan Tanah Dalam Hubungannya Degnan Pembangunan Gedung SMA Negeri di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo
• Pembebasan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor:2 Tahun 1985 Dalam Menunjang Pembangunan di Kabupaten aerah Tingkat II Banyumas
• Sinkronisasi Pertanahan Tugas PPAT dalam Menunjang PendaftaranPeralihan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan
• Pelaksnaan Pensertipikatan Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Menunjang Tertib Hukum Pertanahan dan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Semarang Jawa Tengah
• Studi Pelaksanaan Perubahan Hak Atas Tanah Sebelum Dan Sesudah Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Di Kantor Pertanahan Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah
• Persepsi Masyarakat terhadap PPAT dalam Pensertipikatan tanah di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
• Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria Sebagai Usaha Pemerintah di Dalam Meningkatkan Pelayanan Hak Atas Tanah di Kabupaten Dati II Karanganyar
• Pelaksanaan Izin Lokasi Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
• Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria Sebagai Sarana Penunjang Tercapainya Tertib Hukum Dan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
• Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Merupakan Salah Satu Upaya Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Pertanahan Dan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
• Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Mempercepat Terwujudnya Tertib Hukum Pertanahan Dan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kotamadya Dati II Pekalongan
• Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Sebagai Upaya Penunjang Tertib Hukum Dan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Propinsi Jawa Tengah
• Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria ( Prona ) Sebagai Suatu Upaya Penunjang Tertib Hukum Dan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Provinsi Jawa Tengah
• Pelaksanaan Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Fisik Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Bekas Pemilik Di Desa Jogonegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
• Pengaruh Perkembangan Kota Terhadap Pensertipikatan Hak Milik Atas Tanah di Kotamadya Daerah Tk II Kendari
• Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Ditinjau Dari Segi Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Kehidupan Masyarakat di Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Dati II Majalengka Propinsi Jawa Barat
• Pelaksanaan Pensertipikatan Hak Atas Tanah Dalam Usaha Mencapai Tertib Hukum Dan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri
• Evaluasi Pelayanan Konversi di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
• Hubungan Antara Pelaksanaan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat kan Hak Atas Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara
• Evaluasi Pasca Pemberian Izin Lokasi di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
• Hipotek Dan Credietverband Kaitannyan Dengan Pendaftaran Tanah Dalam Menunjang Pembangunan Bidang Ekonomi di kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan
• Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pendataran Peningkatan Hak Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998 di Kantor Pertanahan Kota Malang Provinsi Jawa Timur
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Bekas Hak Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah
• Uji Perbandingan Hitungan Luas Bidang Tanah Antara Metode Transformasi dan Program Autocad untuk Keperluan Pembuatan Surat Ukur /Gambar Situasi
• Studi Pengelolaan Administrasi Pertanahan Bidang Pendaftaran Tanah di Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau
• Optimalisasi Hasil Konsolidasi Tanah Perkotaan Di Desa Sabrang Kecmatan Dlanggu Kabupaten Klaten Jawa Tengah
• Studi Pelaksanaan Proyek Operasi Nasioanl Agraria (Prona) di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi
• Pengaruh Pembebasan Tanah Terhadap Pembangunan Perumahan KPR - BTN Di Kelurahan Jajar Kotamadya Surakarta
• Faktor Pendorong Dan Penghambat Pendaftaran Konversi Tanah Milik Adat Untuk Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
• Pemanfaatan Wedi Kengser Sebagai Usaha Menambah Pendapatan Petani di Keluarahan Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Propinsi D.I.Y
• Pengaruh Pemindahan Hak Atas Tanah Pertanian yang Berdasarkan Pembagian Warisan terhadap Penetapan Batas Minimum Pemilikkan Tanah Pertanian di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali
• Pengelolaan Wedi Kengser di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
• Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Wedi Kengser Untuk Pertanian di Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri Kabupaten Dati II Bantul
• Studi Penguasaan Pemilikkan dan Pendapatan Petani Pemilik Tanah Bekas Hak Erfpacht di Desa Pamalayan Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut
• Pemanfaatan Peta Desa Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten KarangAnyar Propinsi Jawa Tengah
• Perubahan Penggunaan Tanah Setelah Pembangunan Jalan Tol Di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Tahun 1989-1994
• Studi Tentang Status Tanah Kelekak di Wilayah Kecamatan Jebus Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka
• StudiPemanfaatan Peta Pendaftaran tanah Sesuai PP 10/1961 Untuk Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten dati II Magelang
• Studi Pelaksanaan Pengakuan Hak Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kota Jambi Provinsi Jambi
• Pengaruh Faktor Tenaga Pendaftaran Tanah Terhadap Kelancaran Penerbitan Sertipikat Atas Tanah Di Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang
• Kesesuaian Penggunaan Tanah Dengan Kemampuan Tanah di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
• Studi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Rencana Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang ke Kelurahan Sulamu Kecamatan Sulamu Propinsi Nusa Tenggara Timur
• Berbagai Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Minat Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan
• Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antara Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah
• Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Jaminan Hutang Melalui Hipotik Dan Credietverband di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
• Kajian Sistem Informasi Pertanahan di Kelurahan Raha I Kecamatan Kotabu Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara
• Studi Pelaksanaan Land Office Computerization Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Padang
• Studi Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Malang Provinsi Jawa Timur
• Sertipikat Hak MIlik Atas Tnaah Yang Dibebani Hipotik/Crediet Verband Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Penghasilan Penduduk di Kecamatan Batu Kabupaen Malang Propinsi Jawa Timur
• Sertipikat Hak Atas Tanah Kaitannya Dengan Hypoteek/Credietverband Dalam Menunjang Pembangunan bidang Industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka
• Redistribusi Tanah Dalam Hubungannya Dengan Peningkatan Pendaptan Petani Penerima Redisribusi Tanah di Kecamatan Bojong Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
• Realisasi Pelaksanaan Landreform di Kantor Agraria Kotamadya Surakarta
• Studi Penguasaan,Pemilikkan dan Penggunaan Tanah di Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Kotamadya Daerah Tk.Jakarta Timur
• Produktivitas Surat Ukur Sebelum Dan Selama Pelaksanaan Land Office Computerization di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
• Proses Permohonan Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Sukabumi
• Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembatalan Hak Atas Tanah di Kota makasar Propinsi Sulawesi Sellatan
• Peranan Sertipikat Sementara Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah Dalam Tata Kehidupan Masyarakat di Kabupaten Dati II Ciamis Propinsi Jawa Barat
• Produktivitas Seksi Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur
• Persepsi Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Okupasi Tanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII Bunisari Lendra di Kabupaten Garut
• Pengaruh Pembangunan Jalan Tol Terhadap Perkembangan Harga Tanah Kecamatan Tallo Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan
• Produktivitas Petugas Ukur di Kantor Pertanahan Kota Bogor Propinsi Jawa Barat
• Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Terhadap Pencapaian Efektivitas Dan Efisiensi Pegawai Dalam Pelayanan Pertanahan Yang Optimum di Kantor Pertanahan Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah
• Penerapan Azas Contradictoire Delimitatie Dalam Upaya Memperoleh Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan
• Kesadaran Masyarakat Untuk Mendaftarka Peralihan Hak Atas Tanah di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Menunjang Tertib Hukum Pertanahan dan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Daerah Tk II Jember
• Produktivitas Petugas Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
• Produktivitas Pegawai Kantor Pertanahan Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah
• Pelaksanaan Pembebasan Tanah Dalam Menunjang Pembangunan Perumahan Fasilitas KPR-BTN di Desa Pokoh Kidul Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah
• Pelaksanaan Pemberian Surat ijin Pengeringan Tanah Kaitannya Terhadap Pendapatan Petani Kecil di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah
• Kesadaran Masyarakat Terhadap Pensertipikatan Hak Milik Atas Tanah Dalam Menunjang Pembangunan Di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi
• Minat Masyarakat Terhadap Pensertipikatan Hak Atas Tanah di Kecamatan Yapen Waropen Provinsi Irian Jaya
• Pelaksanaan Pembebasan Tanah Dalam Menunjang Pembangunan Normalisasi Kali Pemali Di Daerah Tingkat II Brebes Provinsi Jawa Tengah
• Korelasi Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perubahan Hak Atas Tanah pertanianke Non Pertanian di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul
• Pelaksaan Pengakuan Hak di Kantor Pertanahan di Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur
• Pelaksanaan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Hubungannya Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Akan Hak Atas tanah di kabupaten Ciamis
• Manfaat Peta Pendaftaran Tanah Untuk Penetapan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Desa Pasir Sari Kecamatan Lemahabang Kabupaten Bekasi
• Kualitas Petugas Ukur Dalam Pengukuran Bidang-Bidang Tanah Secara Sporadik Dirinjau Dari Kualitas Gambar Ukur Yang Dihasilkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur
• Pelaksanaan Lelang Eksekusi Obyek Hak Tanggungan di Kantor Lelang Negara Medan
• Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kelurahan Medan Krio Kecamatan Medan Sunggal KAbupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara
• Pelaksanaan Administrasi Pertanahan Desa di Desa Duren Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah
• Kontribusi Bidang Pertanahan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
• Identifikasi Kecamatan Potensial Untuk Lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah
• Hubungan Tertib Administrasi PertanahanDengan Pemberian Sertipikat hak Milik Atas tanah di Kotamadya Dati II Cirebon Propinsi Jawa barat
• Perubahan Penggunaan Tanah di Desa Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara Kabupaten MinahasaPrvinsi Sulawesi Utara
• Fungsi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dan Beberapa Problimatika Sehubungan Dengan Kegiatan Pembangunan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur
• Hubungan Tanggapan masyarakat Atas Penyuluhan Hukum Pertanahan Dengan Minat Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Kebumen
• Transformasi Koordinat Lokal Menjadi TM-3 Secara Digital Dengan Metode Affine
• Hak Milik Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang - Undang Pokok Agraria Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Provinsi Jawa Timur
• Hubungan Pendaftaran Tanah Dalam Menunjangn Program Pencetakan Sawah Di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat
• Fungsi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dan Beberapa Problematika Sehubungan Dengan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur
• Fungsi Koordinasi Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Proyek Operasi Nasional Agraria di Kotamadya Dati II Mojokerto Propinsi Dati I Jawa Timur
• Fungsi Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Dan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kecamatan Kejaksan Kotamadya Cirebon Jawa Barat
• Kajian Pelaksanaan Pemberian Izin Peruntukan PenggunaanTanah di Kabupaten Sleman Daerah Iseimewa Yogyakarta
• Hubungan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dengan Tingkat Kehidupan Petani di Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Toli-Toli Propinsi Sulawesi Tengah
• Hubungan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dengan Tugas-Tugas Pendaftaran Tanah di Kotamadya Semarang
• Aspek Penatagunaan Tanah Dalam Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Bantul Provinsi D.I.Y.
• Kontribusi Sektor Pertanahan Terhadap Pendapatan Daerah Melalui Pajak Di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
• Evaluasi Pengelolaan Warkah Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworjo Provinsi Jawa Tengah
• Evaluasi Produktivitas Pelayanan Pertanahan Sebelum Pelaksanaan Land Office Computerization Dan Pada Pelaksanaan Land Office Computerization Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
• Pengaruh Pertambahan Penduduk Terhadap Berkurangnya Penggunaan Tanah Pertanian Yang Subur Di Kecamatan Cikupa Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Provinsi Jawa Barat
• Evaluasi Pensertifikatan Tanah Negara Bekas Oro-Oro Secara masal Swadaya di desa Pelemrejo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali
• Studi Pendaftaran Hak Atas Tanah Maelalui Prona di Desa Jumbleng Kecamatan Losarang Kabupaten Idramayu Propinsi Jawa-Barat
• Studi Produktivitas Kerja Teknisi Pertanahan Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur
• Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kantor Kepulisian Daerah Kalimantan Timur Di Kota Samarenda
• Penyerobotan Tanah Perkebunan Hak Guna Usaha PT. London Sumatera Oleh Masyarakat
• Studi Perbandingan Hasil Tansformasi Koordinat Antar Zone Antara Metode Gotthardt dan Metode Lauf
• Evaluasi Pensertfikatan Tanah Massal Swadaya Melalui Kerjasama Dengan Bank Pembangunan daerah Jawa-Timur di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun
• Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah
• Studi Pemanfaatan Peta Dasar Pendaftaran Berupa Peta Foto Untuk kegiatan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Propinsi Jawa Timur
• Studi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Nurmalisasi Kali Kecepak Di Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
• Peranan Panitia Pemeriksaan Tanah A Dalam Proses Menjamin Kepastian Hukum Di Kantor Pertanahan Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
• Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
• Studi Tentang Pelaksanaan Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Sporadik Oleh Surveyor Berlisensi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta
• Study Tentang Penggunaan Metode Lompat Kijang Dalam Pengukuran Poligon
• Tata Pedaftaran Tanah di kantor Agraria Kabupaten Wonogiri
• Pengaruh Redistribusi Tanah Obyek Landreform Terhadap Pendapatan Para Petani Penerima Redistribusi di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng
• Studi Kasus-Kasus Pertanahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo
• Pemanfatan tanah Bekas Genangan Rawa Untuk Usahatani Sebagai Sumbangan Terhadap Pendapatan petani di Dea Gadudero Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati
• Faktor-Faktor Yang Mendorong Minat Masyarakat Untuk Memohon Hak Atas Tanah di Desa Gudo Wilayah Kecamatan Gudo Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
• Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Penggunaan Tanah Perkotaan di Kota Jambi Provinsi Jambi
• Produktivitas Kerja Pegawai Kantor Pertanahan Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah
• Potensi Azas Contradictoire Delimitatie Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kecamatan Magelang Selatan Kotmadya Daerah Tingkat II Magelang
• Model Pemetaan Indeks Grafis di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung
• Pola Penyebaran Kawasan Industri di Kotamadya Dati II Semarang
• Plaksanaan Pendaftran Tanah Milik Adat Ditinjau Dari Segi SubyekHak dan Bukti-Bukti Hak di Kota Solok Propinsi Sumatera Barat
• PerubahanPenguasaan tanah Adat Alas di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
• Perbandingan Uang Pemasukan Terhadap Pendapatan Daerah Sebelum Dan Sesudahnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Jo. Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara Di Kabupaten Bandung
• Studi Tentang Luas Pemilikan Tanah Tambak Bandeng Dalam Hubungannya Dengan Pendapatan Petani di Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
• Evaluasi Pelaksanaan Eventarisasi Data Penguasan; Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Di Desa Rano Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi
• Pengaruh Pembebasan Tanah Perumnas Mojosongo Terhadap Pendapatan Bekas Pemilik di Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Daerah Tingkat II Kotamadya Surakarta
• Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya Dalam Menunjang Terwujudnya Catur Tertib Pertanahan di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur
• Inventarisasi Dan Pemanfaatan Peta-Peta Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
• Pemberian Hak Guna Atas Tanah Dalam Hubungannya dengan Pembangunan Perumahan KPR BTN dan Pendapatan Negara di Kecamatan Mortoyudan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah
• Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Dan Pengaruhnya Terhadap Besarnya Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
• Peranan Sertipikat Hipotik / CreditVerband Dalam Menunjang Pendapatan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sidoharjo
• Perkembangan Penggunaan Tanah setelah Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat
• Perbandingan Luas Bidang-Bidang Tanah Pada Peta Pendaftaran Salinan Hasil digitasi Meja dan Digitasi On Screen Terhadap Luas Bidang-Bidang Tanah pada Peta Pendaftaran Aslinya
• Pendapatan Bekas Pemilik Tanah Sebelum dan Sesudah Pengadaan TanahBagi Jalan lintas Cicalengka (Studi Ksus di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Prvinsi Jawa barat )
• Perbandingan Hasil Hitungan Luas Bidang Tanah Metode Semigrafis Dengan Metode Matematis (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Prpinsi Sulawesi Tenggara)
• Peranan Sertipikat Tanah Hak Milik Dallam Tertib Hukum Pertanahan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
• Peranan Sertipikat Hipotik Dan Creditverband Dalam Menunjang Pendapatan Petani Tambak di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
• Peranan Sertipikat Hak Milik Yang Dibebani Hipotik Dan Credietverband Dalam Meningkatkan Pendapatan Pengusaha Idustri Kecil Di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Garut